Pakta Integritas
Dokumen komitmen integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Integritas menjadi landasan dalam setiap tugas, keputusan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan integritas seluruh pegawai, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pencegahan gratifikasi dan pungutan liar, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen bertekad membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, profesionalitas, dan keteladanan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.
Tujuh langkah nyata dalam membangun lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.
Bukan sekadar slogan, melainkan kebiasaan yang diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
Budaya antikorupsi tidak hanya diwujudkan melalui pernyataan dan penandatanganan pakta integritas, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja.
Penerapan budaya antikorupsi dilakukan melalui pembinaan dan sosialisasi integritas, kampanye antigratifikasi, keteladanan pimpinan, penegakan disiplin, transparansi pelayanan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pengaduan masyarakat.
“Berintegritas dalam bekerja, profesional dalam melayani, dan tegas menolak korupsi.”
Mari bersama-sama membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.
Transparansi dokumen sebagai bukti komitmen dan pelaksanaan budaya antikorupsi.
Silakan akses dokumen pendukung berikut. Tautan dapat diarahkan ke dokumen PDF, surat keputusan, pakta integritas, atau dokumentasi kegiatan yang telah dipublikasikan.
Dokumen komitmen integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Dokumen pernyataan dan komitmen menolak praktik korupsi, suap, serta pungutan liar.
Foto atau dokumentasi sosialisasi integritas, antigratifikasi, dan penguatan budaya antikorupsi.
Dokumen rencana atau program kerja penguatan integritas dan pencegahan korupsi.
Dokumen pendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Tambahkan dokumen, surat edaran, atau bukti pendukung antikorupsi lainnya di sini.

Kebumen – Humas – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen memperkuat upaya pencegahan konflik kepentingan melalui Sosialisasi Pengisian Aplikasi SIAPI (Sistem Informasi Pengawasan Internal) di Aula Kantor Kemenag Kebumen, Jumat (28/8/2026). Kegiatan diikuti perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA), madrasah negeri, serta pengawas madrasah. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kebumen, H. Salim Wazdy, hadir sekaligus membuka kegiatan. Sosialisasi ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan agar pelaksanaan tugas ASN berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dalam arahannya, Salim menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 603 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan pada Kementerian Agama. Regulasi itu ditetapkan pada 2 Juni 2025 dan menjadi acuan bagi satuan kerja serta unit pelaksana teknis dalam mengidentifikasi, mengelola, dan menindaklanjuti konflik kepentingan. “Konflik kepentingan dapat muncul ketika kepentingan pribadi seorang pejabat pemerintahan berpotensi memengaruhi netralitas serta kualitas keputusan atau tindakan dalam menjalankan kewenangan. Kondisi semacam ini perlu dikenali sejak awal agar tidak berkembang menjadi penyalahgunaan wewenang,” ungkap Salim. Menurutnya, pemahaman terhadap konflik kepentingan perlu menjadi bagian dari kesadaran setiap ASN. Penerapan pedoman secara konsisten juga diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Materi teknis kemudian disampaikan Hj. Metha Rosana Dewi, selaku PIC Pengelola Konflik Kepentingan (Conflict of Interest/CoI) Kantor Kemenag Kebumen. Ia menjelaskan pengertian, jenis, sumber, hingga tahapan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Agama. “Pengelolaan konflik kepentingan perlu dipahami bersama karena setiap aparatur dapat menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Melalui pencatatan dan deklarasi secara terbuka, potensi tersebut dapat dikenali sekaligus dikendalikan sejak awal,” jelas Metha. Metha menerangkan, konflik kepentingan terbagi menjadi dua, yakni potensial dan aktual. Sumbernya dapat berasal dari kepentingan bisnis atau finansial, hubungan keluarga dan kerabat, hubungan afiliasi, pekerjaan di luar tugas pokok, rangkap jabatan, pengaruh dari jabatan sebelumnya, serta penerimaan hadiah atau gratifikasi. Ia juga menjelaskan bahwa konflik kepentingan tidak otomatis berarti telah terjadi pelanggaran. Namun, setiap potensi perlu dikenali dan dikelola agar tidak memengaruhi objektivitas dalam menjalankan kewenangan. “Konflik kepentingan tidak selalu berarti sudah terjadi pelanggaran. Potensi itu perlu dikenali lebih dahulu agar dapat dilakukan langkah pengendalian secara tepat. Karena itu, kejujuran dalam mencatat kepentingan pribadi menjadi bagian penting dalam pencegahan,” ujarnya. Salah satu materi utama dalam sosialisasi ialah pencatatan kepentingan pribadi dan deklarasi konflik kepentingan melalui SIAPI. Mekanisme tersebut membantu aparatur menyampaikan kondisi atau kepentingan pribadi berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas. Menurut Metha, pengisian SIAPI tidak sebatas memenuhi kebutuhan administrasi. Lebih dari itu, aplikasi tersebut menjadi sarana membangun kesadaran ASN untuk mengenali serta mengungkapkan potensi konflik kepentingan secara terbuka. “SIAPI bukan sekadar aplikasi untuk mengisi data. Substansinya adalah membangun kesadaran setiap pegawai agar mampu mengenali kepentingan pribadi, kemudian menyampaikannya secara terbuka apabila berpotensi menimbulkan konflik dalam pelaksanaan tugas,” terangnya. Setelah deklarasi disampaikan, atasan langsung melakukan telaah untuk menentukan langkah pengendalian sesuai kondisi. Tindakan dapat berupa melanjutkan pengambilan keputusan, mengganti atau mengambil alih kewenangan, maupun membatasi akses tertentu. Pengelolaan konflik kepentingan juga mencakup identifikasi dan manajemen risiko, pembentukan komitmen, penetapan pejabat pelaksana, pencatatan daftar kepentingan pribadi, deklarasi, pengendalian, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi. Melalui sosialisasi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen mendorong peserta memahami mekanisme pengelolaan konflik kepentingan sekaligus menerapkannya di satuan kerja masing-masing. Langkah ini diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat budaya integritas. “Kami berharap pemahaman ini tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Setiap peserta dapat menerapkannya di lingkungan kerja masing-masing sehingga budaya integritas semakin kuat dan pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara objektif, transparan, serta akuntabel,” pungkas Metha. Penerapan pengelolaan konflik kepentingan melalui SIAPI di lingkungan Kantor Kemenag Kebumen diharapkan semakin memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Agama. (Mad)

Kebumen – Humas – Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen memasuki tahap penguatan. Tidak berhenti pada pemenuhan dokumen, proses tersebut diarahkan untuk membangun budaya kerja berintegritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen itu ditegaskan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, H. Anif Solikhin, saat memimpin Rapat Tindak Lanjut Penguatan Pembangunan Zona Integritas Semester I di ruang rapat lantai 2, Senin (27/7/2026). Rapat diikuti seluruh tim pembangunan ZI, Kasubbag Tata Usaha, para kepala seksi, dan penyelenggara. Menurut Anif, pembangunan ZI harus dipahami sebagai proses perubahan organisasi. Pemenuhan eviden atau bukti dukung memang menjadi bagian penting dalam penilaian, tetapi tujuan utamanya tetap membangun satuan kerja bebas dari korupsi serta menghadirkan layanan public yang semakin baik. “Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi eviden atau persyaratan administrasi. Tujuan utamanya adalah membangun budaya kerja profesional, transparan, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Anif. Ia menambahkan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen menargetkan dapat masuk dalam proses penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI). Namun, target tersebut tidak boleh menggeser tujuan utama pembangunan ZI. “Ini merupakan kewajiban seluruh satuan kerja, termasuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Harapannya, tahun ini kita bisa masuk TPI. Namun, tujuan utama kita adalah bebas dari korupsi dan meningkatkan kualitas layanan,” ujarnya. Seluruh Tim Diminta Siapkan Bukti Kinerja secara Akuntabel Anif meminta seluruh ASN serta tim pembangunan ZI memperkuat komitmen menghadapi tahapan penilaian. Setiap area kerja diminta segera melengkapi, menata, dan memastikan seluruh bukti dukung kinerja tersusun secara sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kesiapan sejak awal akan membantu tim bekerja lebih terarah. Bukti dukung tidak cukup sekadar tersedia, tetapi harus menggambarkan proses perubahan serta hasil nyata pembangunan ZI pada setiap area. Pada rapat tersebut, Anif juga melakukan evaluasi sekaligus penataan ulang komposisi tim. Unsur KUA turut ditambahkan untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Evaluasi mencakup enam area perubahan, yakni penguatan bidang manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta bidang peningkatan kualitas pelayanan publik. Tahapan Kerja Disusun hingga Evaluasi Eviden Setelah pembentukan dan evaluasi tim, rapat dilanjutkan oleh Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, H. Salim Wazdy, dengan membahas rencana kerja setiap bidang. Tahapan pelaksanaan pembangunan ZI disusun secara bertahap. Pada minggu keempat Juli 2026, setiap bidang dijadwalkan melakukan presentasi sekaligus menetapkan rencana aksi dan program kerja. Selanjutnya, minggu pertama Agustus 2026 diarahkan untuk pengumpulan dan pengunggahan eviden. Tahap evaluasi eviden berlangsung mulai minggu kedua Agustus hingga minggu keempat November 2026. Selain itu, minggu keempat September 2026 menjadi salah satu momentum evaluasi dalam rangka memastikan progres pembangunan ZI berjalan sesuai rencana. Penyusunan jadwal tersebut diharapkan membuat setiap bidang memiliki target kerja jelas. Setiap tim tidak hanya bertugas mengumpulkan dokumen, tetapi juga memastikan program serta perubahan di area masing-masing berjalan secara nyata. ZI Harus Terlihat dalam Pelayanan Sehari-hari Pembangunan Zona Integritas pada akhirnya tidak diukur hanya dari kelengkapan dokumen. Perubahan harus terlihat dalam perilaku aparatur, tata kelola organisasi, transparansi, pengawasan, serta kualitas layanan. Karena itu, seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen didorong untuk menjadikan integritas sebagai kebiasaan kerja. Pelayanan harus diberikan secara profesional, transparan, bebas dari praktik korupsi, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan persiapan lebih awal, evaluasi berkala, dan komitmen seluruh tim, pembangunan ZI diharapkan mampu menghasilkan perubahan nyata. Target masuk TPI menjadi salah satu tahapan penting, tetapi capaian paling utama adalah terbangunnya budaya organisasi bersih serta layanan publik semakin dipercaya masyarakat.

Kebumen – Humas – Pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak usia dini melalui pembentukan karakter di lingkungan madrasah. Kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas perlu menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari agar tumbuh menjadi bekal saat murid kelak menjadi pemimpin, pendidik, pengusaha, maupun warga negara. Pesan tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, Anif Solikhin, saat menjadi narasumber Workshop Kurikulum Pengembangan Deep Learning dan Panca Cinta di MTsN 1 Kebumen, Kamis (9/7/2026). Menurut Anif, praktik korupsi tidak muncul ketika seseorang menduduki jabatan. Perilaku tersebut berawal dari lunturnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pendidikan karakter harus menjadi fondasi utama setiap proses pembelajaran di madrasah. “Korupsi tidak dimulai ketika seseorang menjabat, tetapi ketika kejujuran mulai diabaikan. Karena itu, pendidikan harus mampu membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas sejak dini,” tegasnya. Anif menjelaskan, pendidikan antikorupsi tidak harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Nilai-nilai antikorupsi justru lebih efektif diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran melalui pendekatan insersi sehingga tidak menambah beban belajar murid. “Esensinya bukan menjadikan antikorupsi sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi bagaimana nilai-nilai tersebut hadir di setiap ruang kelas, menjadi pesan moral dalam pembelajaran, serta tercermin melalui keteladanan guru,” ujarnya. Ia menambahkan, pembelajaran di madrasah juga harus menghadirkan pengalaman belajar yang membahagiakan, membangun kesadaran, serta mengintegrasikan nilai-nilai cinta dalam setiap aktivitas belajar. Melalui pendekatan tersebut, pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki empati, moral, serta keberanian untuk selalu berbuat benar. Menurut Anif, guru memiliki peran strategis sebagai teladan. Sikap jujur, disiplin, transparan, adil, dan bertanggung jawab perlu ditunjukkan dalam keseharian sehingga menjadi contoh nyata bagi murid. Komitmen penguatan pendidikan antikorupsi di madrasah, lanjutnya, telah memiliki dasar kebijakan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-1368.1/Dj.I/05/2019 tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah. Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui kebijakan tersebut, pendidikan antikorupsi dilaksanakan dengan pendekatan insersi pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Guru cukup menyisipkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kepedulian, rasa syukur, serta karakter positif lainnya tanpa menambah administrasi pembelajaran maupun format penilaian baru. Selain mengintegrasikan nilai antikorupsi dalam pembelajaran, kepala madrasah juga didorong membangun budaya antikorupsi di lingkungan satuan pendidikan melalui pembiasaan, keteladanan, serta penciptaan atmosfer sekolah yang menjunjung tinggi integritas. Anif berharap seluruh madrasah di Kabupaten Kebumen terus menguatkan pendidikan karakter sebagai bagian dari implementasi Deep Learning dan Kurikulum Berbasis Cinta. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari lahirnya generasi yang jujur, berintegritas, peduli, serta memiliki komitmen menjaga amanah. “Indonesia yang bebas korupsi dimulai dari generasi yang mencintai kejujuran. Madrasah memiliki peran penting menanamkan nilai itu sejak dini melalui pembiasaan dan keteladanan,” pungkasnya.
© 2026 Kementerian Agama Kabupaten Kebumen