Jakarta – Humas – Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, menegaskan Pranata Humas pemerintah merupakan aset strategis negara yang perannya perlu terus diperkuat dan dioptimalkan di tengah dinamika komunikasi publik yang kian kompleks.
Penegasan tersebut disampaikan Fifi saat memberikan arahan dalam Konvensi Humas Pemerintah 2025 di Jakarta, Kamis 18 Desember 2025, bertepatan dengan satu dekade berdirinya organisasi profesi Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS).
Menurut Fifi, komunikasi bangsa Indonesia tidak hanya dibangun dari capaian-capaian besar pemerintah, tetapi juga dari cara negara hadir dan berbicara kepada rakyat, khususnya pada saat-saat yang paling membutuhkan, seperti dalam situasi bencana.
“Dalam kondisi bencana, kerja pemerintah berjalan di banyak lini, mulai dari penyelamatan, penanganan, pemulihan, hingga perlindungan masyarakat. Komunikasi publik menjadi pengikat dari seluruh upaya tersebut,” ujarnya.
Ia menekankan, komunikasi yang disampaikan secara cepat, konsisten, dan penuh empati akan membuat masyarakat merasa diperhatikan dan dimanusiakan (diwongke). Dari situlah, kata Fifi, kepercayaan publik akan tumbuh, dan negara hadir bukan semata sebagai institusi, melainkan sebagai sesama manusia.
Transformasi Peran Pranata Humas
Fifi menyebut Pranata Humas pemerintah telah mengalami transformasi signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Peran humas tidak lagi sebatas penyampai informasi, melainkan pengelola dialog publik di tengah arus informasi deras dan perubahan emosi masyarakat yang cepat.
“Kita hidup di era arus informasi yang sangat deras, di mana emosi publik bisa berubah dengan cepat. Di sinilah peran Pranata Humas menjadi semakin penting,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, Pranata Humas dituntut mampu menyampaikan pesan secara jernih, menjaga konsistensi narasi, serta memastikan komunikasi pemerintah tetap berwibawa sekaligus manusiawi. Masyarakat, lanjut Fifi, memahami bahwa tantangan pembangunan tidak selalu mudah, namun yang mereka harapkan adalah keterbukaan dan kepedulian.
“Di sinilah profesionalisme Pranata Humas diuji, sekaligus menegaskan betapa peran ini sangat dibutuhkan,” imbuhnya.
Fifi juga menilai Konvensi Humas Pemerintah 2025 bukan sekadar ajang pertemuan, melainkan ruang penguatan bersama untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jejaring kolaborasi, serta menyamakan semangat dalam menghadapi dinamika komunikasi publik di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa empati dalam komunikasi bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Bahasa yang tepat, sikap yang tenang, dan peran yang terukur justru akan memperkuat reputasi pemerintah di mata masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Fifi turut menyampaikan salam hangat dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang berhalangan hadir karena agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.
Menutup sambutannya, Fifi mengajak seluruh Pranata Humas untuk terus menjaga kepekaan dan tanggung jawab dalam setiap pesan yang disampaikan.
“Mari kita pastikan setiap pesan komunikasi pemerintah bukan hanya informatif, tetapi juga membangun kepercayaan dan merawat dialog publik,” pungkasnya.
Dari Communicators ke Impactful Communicators
Pada kesempatan yang sama, Deputi Badan Komunikasi Pemerintah, Noudhy Valdryno, menekankan perlunya perubahan paradigma humas pemerintah dari sekadar communicators menjadi impactful communicators.
Menurut Noudhy, pola komunikasi pemerintah perlu beradaptasi dengan cara masyarakat mengonsumsi informasi saat ini. Pendekatan visual sinematik panjang dinilai tidak lagi efektif dan perlu digantikan dengan pola rapid cuts.
“Rata-rata perhatian publik hanya bertahan sekitar 1,7 detik. Setiap detik masyarakat menerima informasi dari berbagai arah, sering kali tanpa verifikasi,” ujar Noudhy.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius sekaligus peluang bagi humas pemerintah untuk membangun empati dan kepercayaan secara lebih relevan.
Sementara itu, Ketua Umum IPRAHUMAS Fachrudin Ali mendorong transformasi peran humas pemerintah agar tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap seremonial.
“Sudah saatnya kita kubur mentalitas humas sebagai pemadam kebakaran. Ribuan Pranata Humas harus bertransformasi menjadi arsitek reputasi bangsa,” tegasnya.
Penguatan empati dalam komunikasi publik juga mengemuka dalam diskusi panel. Kepala Subdirektorat Humas Perpajakan Kementerian Keuangan, Ani Natalia Pinem, menilai masyarakat tidak membutuhkan bahasa birokrasi kaku.
“Masyarakat tidak butuh bahasa birokrasi yang dingin. Mereka butuh didengar,” ungkapnya.
Konvensi ini turut menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) sebagai pengungkit kinerja humas pemerintah, terutama dalam analisis data dan respons komunikasi. Peran manusia diharapkan semakin fokus pada strategi dan pendekatan empatik.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas, IPRAHUMAS juga meluncurkan buku antologi Transformasi Kehumasan di Era Akal Imitasi (AI) sebagai rujukan praktis bagi humas pemerintah.
Kemenag Kebumen Perkuat Kapasitas Kehumasan
Komitmen penguatan komunikasi publik juga ditunjukkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen melalui keikutsertaan Pranata Humas Ahli Muda, Faozan Bakhtiar, dalam Konvensi Humas Pemerintah 2025 di Manhattan Hotel, Jakarta.
Partisipasi ini diharapkan memperkuat peran humas Kemenag Kebumen sebagai garda terdepan dalam menjaga dialog publik, membangun reputasi institusi, serta memastikan kehadiran negara dirasakan nyata oleh masyarakat.
